Thursday , 12 December 2019

Bagaimana Mengurus Izin Usaha Industri ?

Perkembangan usaha industri didunia saat ini tengah berkembang pesat. Begitu pula dengan industri yang ada di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan maupun perkembangan industri, terutama industri usaha kecil dan menengah menjadi perhatian pemerintah, karena kedua skala ini dapat bertahan di tengah kondisi moneter.

Izin Usaha Industri atau yang lebih dikenal dengan IUI merupakan izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri jenis tertentu. Industri kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 5.000.000 ( tidak termasuk tanah dan bangunan ) tidak wajib memiliki Tanda Daftar Industri ( kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendakinya ).

Persyaratan pengurusan Izin Usaha Industri

Persyaratan Izin Usaha Industri ( IUI ) Tingkat Kabupaten atau Kota ;

  1. Izin Usaha Industri ( Baru )
  • Mengisi formulir permohonan
  • Fotocopy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
  • Fotocopy NPWP
  • Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya
  • Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  • Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat
  • Fotocopy UKL / UPL atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran
  • Fotocopy Surat Izin Gangguan ( HO )
  • Fotocopy SIUP dan TDP
  • Persyaratan tambahan yang mungkin dibutuhkan oleh masing – masing Kabupaten atau Kota
  1. Persetujuan Prinsip
  • Mengisi formulir permohonan
  • Fotocopy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
  • Fotocopy NPWP
  • Fotocopy Akta Pendirisn Perusahaan dan perubahannya
  • Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat

 

 

Prosedur Pengurusan Izin Usaha Industri

  1. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan khusus untuk penanaman modal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM )
  2. Fotocopy NPWP, kecuali untuk penanaman modal asing
  3. Sketsa rencana lokasi ( desa, kecamatan, kabupaten / kota, provinsi )
  4. Surat pernyataan bahwa rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri sesuai rncana tata ruang wilayah.

 

Kemudian, Perusahaan kawasan Usaha Industri yang telah memperoleh persetujuan prinsip paling lama 2 ( dua ) tahun, wajib telah ;

  1. Memiliki izin gangguan
  2. Memiliki izin lokasi
  3. Melaksanakan penyediaan / penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
  4. Memiliki izin lingkungan
  5. Melakukan penyusunan rencana tapak tanah
  6. Melakukan pematangan tanah
  7. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang serta pemasangan instalasi / peralatan yang diperlukan dalam Kawasan Industri
  8. Memiliki tata tertib kawasan industri
  9. Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah

 

Izin usaha kawasan industri diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut ;

  1. Mengisi Formulir Permohonan IU Kawasan Industri Model PMK – III Dan Melampirkan Data Kemajuan Pembangunan Kawasan Industri Terakhir Dengan Menggunakan Formulir Model PMK – II
  2. Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Dalam Pasal 11 Ayat (1)
  3. Memenuhi Ketentuan Pedoman Teknis Kawasan Industri
  4. Sebagian Dari Kawasan Industri Siap Untuk Dioperasikan Yang Sekurang- Kurangnya Telah Memiliki Prasarana Dan Sarana Penunjang Yang Meliputi Jalan Masuk Ke Kawasan Industri, Jaringan Jalan Dan Saluran Air Hujan Dalam Kawasan Industri, Serta Instalasi Pengolahan Air Limbah Bagi Kawasan Industri, Kantor Pengelola
  5. Telah Dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Lapangan Oleh Tim Penilai Kawasan Industri Yang Menyatakan Bahwa Kepada Perusahaan Yang Bersangkutan Dapat Diberikan Izin Usaha Kawasan Industri

 

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha ( IU ) Kawasan industri yang telah memiliki izin usaha ( IU ) Kawasan industri dan telah beroperai, serta akan melaksanakan perluasan lahan kawasan industri wajib memperoleh IP kawasan industri terlebih dahulu

Namun, perluasan kawasan industri yang berlokasi dalam satu kabupaten / kota tidak memerlukan persetujuan prinsip. IP kawasan industri diberikan apabila perusahaan kawasan industri yangb bersangkutan telah memperoleh IU kawasan industri dengan ketentuan;

  1. Memiliki izin lingkungan atas kawaan industri perluasan
  2. Memiliki izin lokasi perluasan
  3. Lahan yang direncanakan sebagai area perluasan telah dikuasai dan dibuktikan dengan surat pelepasan hak ( sph ) atau sertifikat
  4. Berada dalam kawasan peruntukan industri

 

Pihak yang Berwenang

  1. Kewenangan pemberian izin Usaha Industri, izin perluasan dan Tanda daftar Industri berada pada Bupati / Walikota setempat sesuai dengan lokasi pabrik dan jenis industri, apabila dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis usaha industri yang menjadi kewenangan Menteri
  2. Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berada pada kewenangan Gubernur setempat apabila dengan skala investasi diatas Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri

 

Kemudian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berada pada Gubernur setempat apabila skala investasi sampai dengan  Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah )yang berlokasi pada lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi, kecuali jenis usaha menjadi kewenangan Menteri.

 

  1. Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan kewenangan berada pada Menteri apabila memiliki jenis industri sebagai berikut
  2. Industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya ( B3 )
  3. Industri minuman beralkohol
  4. Industri teknologi tinggi yang strategis
  5. Industri kertas berharga
  6. Industri senjata dan amunisi
  7. Industri yang lokasinya lintas provinsi

Jadi kewenangan pemberian IUI untuk kawasan industri dan izin perluasan berada pada Bupati / Walikota untuk Kawasan Industri yang berlokasi di Kabupaten / Kota. Gubernur untuk kawasan industri yang berlokasi di lintas wilayah Kabupaten / Kota, dan Menteri untuk Kawasan Industri yang berlokasi lintas wilayah provinsi dan kawasan Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah negara lain.

 

About Humas Perinaker

BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA MELIPUTI PELAYANAN AK.1 (KARTU KUNING), INFO LOWONGAN KERJA, REKOM PASPOR DAN LAPORAN PENEMPATAN SERTA PELATIHAN GRATIS.

Leave a Reply